kilkennybookcentre.com – Empat jiwa telah melayang dan ratusan orang terluka dalam kerusuhan yang meletus di Kaledonia Baru pada Senin (13/5).
Prancis telah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, yang terletak di Kepulauan Pasifik. Pemerintah Prancis juga mengerahkan tambahan pasukan polisi dan militer ke Kaledonia Baru untuk meredam kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa hari.
Tiga warga lokal Kanak dan seorang petugas polisi tewas dalam kerusuhan pada Senin malam, dan situasi tersebut terus berlanjut meskipun telah diterapkan jam malam.
Sejauh ini, ratusan orang juga terluka akibat kerusuhan yang terjadi sejak awal pekan ini.
Menurut laporan media Selandia Baru, RNZ, kerusuhan terjadi saat pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dari kelompok masyarakat Kanak di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa. Bentrokan pecah ketika aparat berusaha mengamankan aksi pembakaran dan penjarahan massal.
Prancis akhirnya menetapkan status keadaan darurat di Kaledonia Baru sebagai akibat dari kerusuhan tersebut. Status ini berlaku selama setidaknya 12 hari. Dengan status ini, pihak berwenang Prancis memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.
Kerusuhan di Kaledonia Baru dipicu oleh rencana Paris untuk mengubah konstitusi mengenai pemilu, khususnya tentang pemilu lokal, setelah Majelis Nasional Prancis menyetujui usulan amandemen tersebut. Usulan ini ditentang oleh partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru karena dianggap mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.
Usulan amandemen konstitusi diajukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin. Teks amandemen dirancang untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan provinsi kepada penduduk Prancis yang menetap di Kaledonia Baru selama 10 tahun. Beberapa pemimpin lokal khawatir perubahan ini akan melemahkan perolehan suara suku Kanak.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengundang para politisi Kaledonia Baru untuk bertemu di Paris. Macron menyatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari kesepakatan yang tidak hanya terkait dengan daftar pemilih, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan dan aspirasi semua orang. Macron juga menyatakan bahwa dia tidak akan mengadakan Kongres Prancis saat ini, tetapi kongres tetap akan dilakukan di waktu mendatang, kemungkinan pada akhir Juni.
Perdana Menteri Prancis, Gabriel Attal, menekankan peluang untuk melanjutkan perundingan dan meminta pihak-pihak di Kaledonia Baru untuk “memanfaatkan kesempatan yang diberikan.” Attal menyatakan bahwa dibutuhkan solusi politik inklusif yang dapat memuaskan seluruh pemangku kepentingan dan dia menawarkan kepada para pemimpin Kaledonia Baru untuk berdiskusi dan membangun bersama masa depan Kaledonia Baru.
